Viktor Laiskodat: Stunting NTT Harus Turun 12 - 10 Persen di Tahun 2023 Ini

KUPANG, suluhdesa.com | Sesuai target indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi NTT, bahwa pada tahun 2023 ini upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT harus mampu mencapai angka 12-10 persen.

Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini saya mengimbau seluruh jajaran pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kerja secara konvergen.

Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) yang diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi NTT Johanna E. Lisapaly, saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Percepatan Penurunan Stunting Bersama Mitra Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT sekaligus Launching Orang Tua Peduli Stunting dan Gerakan Orang Tua Asuh bagi Balita Stunting di Kubupaten Kupang, pada hari ini, Minggu, 5 Maret 2023, bertempat di Desa Sillu sebagai Kampung Keluarga Berkualitas/Kampung KB (dicanangkan sejak tahun 2017) di Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT.

Baca Juga: Pengurus AREMA Kupang Dilantik, Bertekad Jadi Agen Pembangunan di NTT, Ini Kata George Hadjoh

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara hybrid, dengan melibatkan ribuan peserta, baik yang mengikuti secara luring yang dipusatkan di Gedung Kebaktian Jemaat GMIT Imanuel Enokaka Klasis Fatuleu Barat, Desa Sillu, sebanyak sebanyak 316 orang, terdiri dari masyarakat Desa Sillu yang memiliki anak Stunting, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama sebanyak 250 orang dan ASN Provinsi dan Kabupaten Kupang sebanyak 66 orang.

Sementara peserta yang mengikuti kegiatan secara daring yang terdiri dari Penjabat Walikota Kupang, Para Bupati (Kecuali Bupati Kupang dan Wakil Bupati Kupang yang hadir secara luring) se NTT, Para Wakil Bupati se NTT yang adalah Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Se NTT, Para Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se NTT, Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se NTT, Para Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota, Eselon 3 dari masing-masing OPD KB Kabupaten/Kota sebanyak 712 orang dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) berjumlah 558 orang.

Kegiatan Rakerda ini tidak seperti biasanya dilaksanakan di hotel atau aula di wilayah kota, namun kali ini untuk pertama kalinya dilaksanakan di tempat terbuka di pedalaman desa, hal ini sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahwa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan persoalan sosial dasar kemasyarakatan, termasuk stunting harus benar-benar dilaksanakan di tengah masyarakat.

Dipilihnya lokasi di Desa Siilu Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang ini mempertimbangkan bahwa di desa tersebut merupakan desa dengan balita stunting tertinggi di Kecamatan Fatuleu, yaitu sebanyak 125 anak, dari jumlah total balita stunting khusus di Kecamatan Fatuleu yaitu sebanyak 567 anak, dan total balita dengan status stunting di seluruh Kabupaten Kupang mencapai 5.196 anak.

“Kita bersyukur hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan di tempat ini, supaya semua kita, baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, para tenaga medis, semua elemen masyarakat, kita semua harus bekerja gotong royong, kerja keroyokan secara cepat dan tepat, kita semua yang hadir harus peka, kita harus cepat tanggap melakukan terapi agar semua wilayah NTT, termasuk di Desa Sillu yang memiliki angka stunting tertinggi di Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang ini, masalah stunting cepat teratasi. Terima Kaisih karena ide kreatif dan dorongan dari Bapak Gubernur kepada BKKBN dan semua pihak bahwa kegiatan-kegiatan pertemuan seperti ini, seharusnya kita laksanakan di tengah masyarakat agar kita bisa langsung memecahkan masalah bersama-sama secara cepat, tepat dan tuntas”, ujar Lisapally yang juga adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT saat menyampaikan sambutan mewakili Gubernur VBL.

Hadir bersama Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Febriel Buyung Sikumbang,S.H.,.M.M, Kepala BKKBN Pusat diwakili oleh Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN  Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc.Dip.Com, Bupati Kupang Korinus Masneno, Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, Kadis Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT Ruth D. Laiskodat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Marianus Mau Kuru, dan Plt. Sekda Kabupaten Kupang Novita Debora Foenay.

Plt. Sekda Provinsi NTT Johanna E. Lisapally mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tengah dihadapkan dengan 2 (dua) isu penting yang menjadi pekerjaan besar yaitu upaya penurunan kemiskinan ekstrem dan penanggulangan stunting.

Salah satu program pembangunan yang pro rakyat di provinsi NTT adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, diantaranya yang sekarang dikerjakan oleh BKKBN.

“Saya memberikan apresiasi kepada jajaran BKKBN Provinsi sampai di lini lapangan yang sudah mampu mengendalikan total kelahiran di NTT, sehingga saat ini sudah berada pada angka TFR sama dengan 2,79 anak per wanita usia subur (BPS, Hasil Long Form SP 2020). Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya yaitu pada angka 3,4 anak per wanita usia subur. Kemiskinan erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran terutama pada kelompok masyarakat menengah kebawah," kata Gubernur Laiskodat melaluin sambutan tertulisnya yang dikutip oleh Johanna Lisapally.

Mantan Penjabat Sementara Walikota Kupang ini juga menyampaikan bahwa secara mikro, jumlah anak yang banyak pada keluarga miskin akan berdampak pada kemampuan keluarga itu sendiri dalam memenuhi hak-hak dasar anak, di antaranya adalah hak untuk mendapatkan gizi yang cukup, hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan lain-lain.