JAKARTA, suluhdesa.com | Berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tahun 2021 sebesar 37,8 persen. Sementara tahun 2022 turun menjasi 17,7 persen.
Angka tersebut menjadikan Provinsi NTT sebagai penyumbang tertinggi anak stunting di Indonesia.
Sedangkan untuk data kemiskinan ekstrem sendiri, Provinsi NTT memiliki 5 Kabupaten prioritas dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebesar 89.410 KK.
Jumlah tersebut tersebar di lima kabupaten, yakni Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Rote Ndao, Sumba Tengah, dan Manggarai Timur.
Demikian rilis Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan(PMK) RI yang dipublis pada Rabu 25 Januari 2023.
Baca Juga: Lima Provinsi Di Indonesia Miliki Masalah Stunting Tertinggi Dan Terbesar, NTT Nomor Urut Satu
Menurut Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus M. Saek menjelaskan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh daerahnya terkait dengan upaya penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem. Yaitu kurangnya kesadaran dari keluarga stunting serta masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunia (BLT).
“(Bantuan ke) masyarakat cenderung dibelanjakan ke barang yang sifatnya destruktif, seperti membeli rokok,” ujarnya saat Roadshow Dialog stunting dan Kemiskinan Esktrem Menko PMK untuk Provinsi NTT secara daring pada Selasa (24/01/2023).
Permasalahan lain yang tak kalah penting terkait masih kurang tersebarnya ultrasonografi (USG). Dengan alat pendeteksi kehamilan ini diharapkan bisa mengetahui lebih dini kondisi janin. Termasuk penanganan bila ada gejala stunting.
Kemudian alat Antropometri juga masih cukup kurang tersedia di Posyandu wilayah NTT.
Alat ini berfungi sebagai alat ukur dimensi, berat, volume pada tubuh manusia atau pertumbuhan tubuh balita sebagai indikasi mengetahui asupan gizi pada anak. Selain itu, cakupan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak bagi rumah tangga perlu dioptimalkan lagi.
Pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi NTT terus melakukan berbagai inovasi dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
Seperti yang dilakukan oleh Bupati Malaka Simon Nahak, ia mengutarakan inovasi berupa pelaksanaan berbagai program seperti Program Keluarga Malaka Mandiri (PK2M) dan Gerakan Elminiasi Masalah Anak stunting (GEMAS).
Ia juga berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat terkait bantuan akses permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat serta akses terhadap layanan dasar seperti penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan penyediaan internet.
“Harapan kami ke depan pemerintah pusat terus men-support bantuan akses permodalan bagi para pelaku UMKM sehingga mereka memiliki pendapatan yang layak, serta penyediaan akses layanan dasar bagi masyarakat di Kabupaten Malaka ini,” tuturnya.
