Alokasi Anggaran Di Ngada, Bupati AP Dan Wabup RB Fokus Pada Masyarakat Umum Ketimbang Personal

NGADA, suluhdesa.com | Di tengah polemik yang terjadi antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif belakangan ini yang menyentil program-program Bupati Ngada Andreas Paru bersama Wakil Bupati Raymundus Bena, Bupati Ngada, Andreas Paru, S.H., M.H, menegaskan, bahwa berkaitan dengan pengalokasian anggaran kepada masyarakat, pihaknya lebih menitikberatkan pada pelayanan publik, yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan, ketimbang personal atau komunal.

Sebab hal itu hanya dinikmati oleh pribadi atau kelompok tertentu, sebagaimana diusulkan oleh beberapa anggota DPRD Ngada dalam sidang, mengingat minimnya postur fiskal APBD Ngada saat ini.

”DPRD memiliki hak dan tugas mengusulkan anggaran, tetapi mesti juga mempertimbangkan kondisi APBD kita. Banyak usulan, tetapi anggarannya sedikit. Skala prioritas pemerintah saat ini adalah menghadirkan pembangunan yang dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Ngada seluruhnya, secara adil dan merata," jelas Andreas Paru saat berbincang dengan Media SULUH DESA di Rumah Jabatan Bupati Ngada, Selasa, 25 April 2023.

Baca Juga: Presiden Jokowi Siap Pimpin Tujuh Pertemuan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo

Ditemui  terpisah, Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena, S.S., M.Hum, mengatakan bahwa saat ini sedang tidak terjadi kisruh antara DPRD dan Pemerintah, tetapi lebih pada miskomunikasi dan mispersepsi.

Menurut Raymundus Bena, dinamika itu lumrah terjadi dalam sidang. Sebagai dua lembaga yang bermitra, kesalahpahaman ini bisa diselesaikan dengan komunikasi dua arah, dengan tetap menempatkan masyarakat Ngada di atas segalanya, sehingga hal ini berdampak pada pembangunan dan implementasi program.

Pada kesempatan yang sama, Raymundus meminta maaf jika kondisi ini (miskomunikasi), kemudian menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

“Sebenarnya tidak ada kisruh, tetapi lebih pada miskomunikasi dan mispersepsi antara lembaga DPRD dan Pemerintah. Dan hal ini bisa diselesaikan dengan pola pendekatan persahabatan yang lebih sejuk dan bijaksana. Kita tentu akan melakukan pertemuan-pertemuan rutin di luar agenda politik. Tidak ada niat politik tertentu, sejauh menempatkan masyarakat Ngada di atas segalanya. Dan pada kesempatan ini, kalaupun ada informasi yang berkembang di luar, saya mohon maaf atas informasi itu dan perlu saya tegaskan bahwa yang terjadi itu hanya soal miskomunikasi dan mispersepsi,” tandasnya.

Melansir TimexKupang.com, diberitakan Bupati Ngada Paru Andreas menyatakan bahwa dirinya menolak pengalokasian dana pokok pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dengan alasan tidak tepat sasaran.

"Saya menolak dana pokir dewan yang tidak tepat sasaran, misalnya dana pokir untuk bantuan perorangan. Bantuan seperti ini tidak tepat sasaran," ungkap Bupati Andreas saat coffee morning bersama tokoh masyarakat dan jurnalis setempat, di aula Rumah Jabatan Bupati Ngada, Rabu (05/04/2023).

Bupati Andreas mengatakan bahwa, dirinya akan mengakomodir dana pokir dewan jika hasilnya bisa dirasakan kalangan yang lebih luas.

"Pokir yang tepat sasaran harus bisa mengakomodir kepentingan umum. Misalnya membuka akses jalan tani atau air bersih yang bisa dimanfaatkan masyarakat banyak," tegasnya.

Bukan hanya itu saja. Misalnya dana pokir diberikan perorangan untuk membuka usaha kios si A, lalu bagaimana dengan si B? Sehingga bantuan perorangan yang diajukan justru menimbulkan kecemburuan sosial.

“Kalau itu berdampak pada banyak orang, itu saya tutup mata,” pungkasnya. ***