• Rabu, 30 November 2022

PMI Asal NTT Harus Dilatih BLK Profesional Bukan Abal-abal

- Jumat, 18 November 2022 | 07:21 WIB
Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Istimewa)
Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, suluhdesa.com | Kembali dibukanya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Negara-negara Timur Tengah dan Kerajaan Saudi Arabia melalui Sistem Penempatan Satu Kanal merupakan peluang sekaligus ujian bagi Calon Pekerja Migran Indonesia, Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Balai Latihan Kerja Luar Negeri/Lembaga Pelatihan Kerja (BLK LN/LPK) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk mematuhi UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia dan aturan turunannya.

Aktivis anti human trafficking, Gabriel Goa, kepada Media SULUH DESA, Kamis (17/11/2022) malam menyampaikan bahwa pengalaman buruk yang lalu jangan diulangi lagi seperti penempatan tanpa dibekali kompetensi dan kapasitas di BLK LN/LPK hanya bermodalkan secarik kertas sertifikat.

Baca Juga: Bunda Julie Bantu Tiket Pesawat Tim Renang Ende, Tim Basket Ende dan Ngada Dapat Bonus Uang Tunai

"Hal ini harus diawasi ketat dan kalau perlu ditindak tegas serta diproses hukum BLK LN/LPK nakal yang kongkalikong dengan P3MI bahkan melibatkan oknum pejabat di kementerian dan lembaga," tegas Goa.

Menurut Goa, terobosan yang diinisiasi oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengelola Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia (DPP AP2TKI) yang dipimpin Hj Lolynda Usman, SE., SH, patut diapresiasi.

"Pertama, AP2TKI telah melakukan pelatihan Gelombang Pertama mempersiapkan Instruktur BLK LN/LPK sebanyak 500 Instruktur untuk melatih di BLK LN/LPK," ungkap Goa.

Kedua, lanjut Goa, melakukan kerja sama dengan P3MI yang tergabung dalam organisasi APJATI melakukan sosialisasi persiapan Pelaksanaan Pelatihan Kawasan Timur Tengah dan Kerajaan Saudi Arabia pada BLK LN/LPK yang tergabung dalam AP2TKI mengacu pada Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) sehingga bisa dikontrol dan mencegah praktek kongkalikong jual beli sertifikat tanpa pelatihan kompetensi dan kapasitas sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan aturan turunannya berkaitan dengan pelatihan kompetensi dan kapasitas.

"Ketiga, adanya Program AP2TKI untuk mendorong terbentuknya DPD AP2TKI di wilayah Indonesia Timur khususnya kantong-kantong Migrasi Ilegal rentan Human Trafficking agar segera dibangun BLK LN/LPK untuk mempersiapkan kompetensi dan kapasitas Calon Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri," tambah Goa.

Goa menuturkan bahwa, harapan Ketua DPP AP2TKI, Hj Lolynda Usman, SE., SH, pada tahun 2023 ke depan Indonesia akan melebihi Filipina jika pemerintah dan P3MI mendukung total dan bekerja sama mempersiapkan Calon Pekerja Migran Indonesia melalui BLK LN/LPK anggota AP2TKI karena terjamin kualitasnya bukan abal-abal hanya bermodalkan jual beli sertifikat kompetensi dan kapasitas tanpa keterampilan apa-apa yang berdampak pada Pekerja Migran Indonesia sendiri yang akan bermasalah dengan pengguna jasa kerja Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Halaman:

Editor: Frids Wawo Lado

Tags

Terkini

Korem 161/WS Hadir Memberikan Solusi Terbaik di NTT

Kamis, 24 November 2022 | 06:39 WIB

Jenazah Sekda NTT akan Diberangkatkan ke Sumba

Senin, 3 Oktober 2022 | 17:43 WIB

DPD Partai Demokrat NTT Tolak Kenaikan BBM

Senin, 5 September 2022 | 16:20 WIB
X